Download Lagu Sunda Kustian – Makalangan

1.   Budak Jalanan
2.   Ema
3.   Budak Tunggara
4.   Desa Jadi Kota
5.   Kariaan
6.   Seni Sunda
7.   Bapa
8.   Diajar Sabar
9.   ABG
10. Tepis Wiring

Wilujeng gutak gitek bari nundutan..

Selain itu, Cikole merupakan tempat yang nyaman bagi peristirahatan serta memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, khususnya di bidang perkebunan. Oleh karena itu, atas usul para Pimpinan Bumi Putera, Andries de Wilde yang menjabat administratur pada masa Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles, pada tanggal 8 Januari 1815 mengubah nama Cikole menjadi Sukabumi  berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka dan bumi.

Menurut keterangan, mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin pindah lagi, karena suka atau senang bumen-bumen atau bertempat tinggal di daerah ini. Pada saat itu, daerah Sukabumi dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi para petinggi perkebunan Belanda. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Belanda mendirikan pusat perkantoran di Sukabumi untuk mengurus perkebunan yang tersebar di beberapa tempat. Tempat peristirahatan yang dibangun dalam waktu singkat menjadi tempat favorit bagi para petinggi perusahaan perkebunan Belanda, kemudian mengubah tempat peristirahatan itu menjadi hotel.

Sejak tahun 1865, daerah Sukabumi semakin berkembang dengan pesat, sehingga pada tahun 1914 tercatat penduduk yang berasal dari Eropa berjumlah 600 orang dan penduduk asli yang bersuku Sunda dan suku bangsa lainnnya sekitar 14.400 orang. Pada tahun itu pula, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Sukabumi sebagai Burgerlijk Bestuur dengan status Gemeente dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa. Mereka kebanyakan merupakan para pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan, yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang istimewa.

Sejak ditetapkannya Sukabumi menjadi Daerah Otonom pada bulan Mei 1926, maka resmi diangkat “Burgemeester” yaitu Mr. G.F. Rambonnet. Pada masa inilah dibangun Stasiun Kereta Api, Mesjid Agung, gereja Kristen Pantekosta; Katolik; Bethel; HKBP Pasundan, pembangkit listrik Ubrug; centrale (Gardu Induk) Cipoho, Sekolah Polisi Gubernemen yang berdekatan dengan lembaga pendidikan Islam tradisionil Gunung Puyuh.

Setelah Mr. G.F. Rambonnet memerintah, terdapat tiga “Burgemeester” sebagai penggantinya, yaitu Mr. W.M. Ouwekerk, Mr. A.L.A. van Unen, dan Mr. W.J.Ph. van Waning.

Penelusuran Poerbatjaraka (seorang ahli bahasa Sansakerta dan bahasa Jawa Kuno). Kata “Bekasi” secara filologis berasal dari kata Candrabhaga; Candra berarti bulan (“sasi” dalam bahasa Jawa Kuno) dan Bhaga berarti bagian. Jadi Candrabhaga berarti bagian dari bulan. Pelafalannya kata Candrabhaga kadang berubah menjadi Sasibhaga atau Bhagasasi. Dalam pengucapannya sering disingkat Bhagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bacassie (di Stasiun KA Lemahabang pernah ditemukan plang nama Bacassie). Kata Bacassie kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang.

Candrabhaga merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, yang berdiri sejak abad ke 5 Masehi. Ada 7 (tujuh) prasasti yang menyebutkan adanya kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni : Prasasti Tugu (Cilincing, Jakarta), Prasasti Ciaruteun, Prasasti Muara Cianteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi (ke enam prasasti ini ada di Daerah Bogor), dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan (Prasasti Cidangiang).

Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanagara (Prasasti Tugu, berbunyi : ..dahulu kali yang bernama Kali Candrabhaga digali oleh Maharaja Yang Mulia Purnawarman, yang mengalir hingga ke laut, bahkan kali ini mengalir disekeliling istana kerajaan. Kemudian, semasa 22 tahun dari tahta raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih, “Gomati” namanya. Setelah sungai itu mengalir disekitar tanah kediaman Yang Mulia Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 paro petang bulan phalguna dan diakhiri pada tanggal 13 paro terang bulan Caitra. Jadi, selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali itu mencapai 6.122 tumbak. Untuk itu, diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendharmakan 1000 ekor sapi…). Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabhaga, yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanagara.

Setelah kerajaan Tarumanagara runtuh (abad 7), kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Padjadjaran, terlihat dari situs sejarah Batu Tulis (di daerah Bogor), Sutarga lebih jauh menjelaskan, bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Padjadjaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Padjadjaran, selanjutnya menjelaskan bahwa: “..Pakuan adalah Ibukota Kerajaan Padjadjaran yang baru. Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer. Sebab, jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar yakni sungai Ciliwung dan Cisadane. Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tanggerang dan Mahaten atau Banten Sorasoan…”

Demikianlah, waktu berlalu, kerajaan-demi kerajaan tumbuh, berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru. Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan (terakhir tercatat dalam sejarah, kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedanglarang, yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram). Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada, misalnya : ditemukannya makam Wangsawidjaja dan Ratu Mayangsari (batu nisan), makam Wijayakusumah serta sumur mandinya yang terdapat di kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantargebang. Dimana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya, menunjukkan bahwa usianya parallel dengan masa Kerajaan Sumedanglarang. Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rante, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya (konon katanya, daerah Kobak Rante adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar, hingga mampu dilayari kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedanglarang. Suatu waktu, kapal bernama Terongpeot terdampar disana, sungai mengalami pendangkalan, Terongpeot tidak bisa berlayar, kayunya menjadi lapuk dan tinggallah rantainya saja…)

Bekasi, masa pendudukan Belanda…

Melihat sejarah Bekasi pada masa pendudukan Belanda, hampir sama dengan melihat sejarah Indonesia secara umum, karena letaknya berdekatan dengan Jakarta, maka sejarah Jakarta, dari Jayakarta, Batavia, Sunda Kalapa, sampai dengan Jakarta yang kita kenal sekarang melekat erat dengan Bekasi.

Tahun 1610, saat Pangeran Jayakarta Wijayakrama mulai melakukan perjanjian dagang dengan VOC (Verenigde Oost-indische Compagnie/semacam Kamar Dagang Belanda), yang empat tahun kemudian (1614), Gubernur Jendral’nya (Van Reijnst) mendapatkan ijin mendirikan benteng di sebelah utara keraton. Tahun 1618, Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen memperluas benteng hingga menjadi bangunan yang kokoh, berbentuk segi empat dimana disetiap sudutnya, ditempatkan meriam yang mengarah ke keraton. Tindakan provokasi dan mengancam ini, menimbulkan amarah Pangeran Jayakarta, yang kemudian menyerang benteng ini. Serangan ini ternyata sudah ditunggu oleh VOC, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Pangeran Jayakarta dengan VOC (April-Mei 1619). Dan sejarah Indonesia mencatat, inilah awal bangsa Belanda (VOC dan kemudian digantikan langsung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda) mulai menancapkan kuku penjajahannya dibumi Indonesia.

Setelah menguasai Jayakarta/Batavia (1619), Belanda berusaha memperluas daerah kekuasaannya ke Kerajaan Mataram, karena Raja Mataram mempunyai pengaruh yang sangat besar di Pulau Jawa, upaya ini menimbulkan kemarahan Sultan Agung Hanyorokokusumo.

Pada tahun 1628, Sultan mengerahkan 2 bergodo (setingkat Brigade) angkatan lautnya untuk menyerang Batavia, yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa dan Tumenggung Sura Agul-agul, serta dibantu oleh Tumenggung Mandureja dan Tumenggung Upasanta. Penyerangan besar-besaran ini dilakukan setelah pasukan Mataram pimpinan Kyai Rangga (Tumenggung Tegal) gagal menguasai Banten pada April 1628. Tumenggung Baureksa membawa 50 perahu perang yang dilengkapi persediaan beras, padi, kelapa, gula dan pelbagai keperluan hidup sehari-hari. Namun, karena jarak dan waktu yang lama, serangan ini dapat digagalkan Belanda karena kalah persenjataan dan kekurangan pasokan logistik pasukan.

Walaupun mengalami kekalahan telak, pasukan Mataram tidak mengendurkan niatnya untuk melakukan penyerangan kembali. Gelombang kedua, pasukan Mataram berangkat ke Batavia pada pertengahan Mei 1629. 20 Juni 1629, pasukan infantri yang dipimpin oleh Kyai Adipati Juminah, Kyai Adipati Purbaya dan Kyai Adipati Puger yang juga dibantu oleh Tumenggung Singaranu, Raden Aria Wiranatapada, Tumenggung Madiun dan Kyai Sumenep, menyerbu Batavia. Sebelumnya pasukan Mataram telah disiapkan matang dan jauh sebelum gerakan ofensif dilakukan. Sepanjang rute perjalanan kearah Batavia sudah dikirim terlebih dulu para punggawa yang bertugas menyediakan suplai logistik pasukan. Sejarah mencatat daerah suplai logistik pasukan Mataram berada disekitar wilayah Tegal, Cirebon, Indramayu, Karawang dan Bekasi (base camp di Bekasi berada di daerah Babelan).

Batavia dikepung dari segala penjuru, pasukan Mataram yang pulang dari Banten ikut menutup Batavia dari arah Barat (Kyai Rangga), tetapi sejarah kemudian mencatat bahwa walaupun dikepung dari segala penjuru ternyata Belanda dapat mempertahankan Batavia bahkan dapat memaksa mundur pasukan Mataram ke daerah pedalaman. Kegagalan ini, menyebabkan sebagian besar pasukan Mataram memilih untuk tidak kembali ke Mataram, karena Sultan Agung sudah menurunkan titah bahwa “…akan membunuh (dipenggal kepalanya) pasukan yang gagal melakukan penyerangan, bila kembali ke Mataram..”. Pasukan Mataram ini, kemudian menetap di wilayah Bekasi dan membaur dengan penduduk asli, terutama di sekitar daerah pantai dan di pedalaman, misalnya di Pekopen (konon, Pekopen berasal dari kata pe-kopi-an, artinya tempat istirahat dan ngopi’nya para tentara Mataram), Cibarusah, Pondok Rangon (konon juga, merupakan pondok tempat bala tentara Mataram mengadakan perundingan dan mengatur siasat penyerbuan, didirikan oleh Pangeran Rangga), Tambun, dan bahkan ada pula yang membuka perkampungan baru, karenanya sangat beralasan bila pengaruh kebudayaan Jawa terasa di sebagian daerah Bekasi. Tentara Mataram yang datang ke Bekasi, tidak hanya berasal dari Mataram saja (Jawa Tengah), tetapi juga ada yang berasal dari Sumenep (Madura, Jawa Timur), Kerajaan Padjadjaran, Galuh dan Sumedanglarang (Jawa Barat). Karenanya di Bekasi terdapat daerah-daerah yang berbahasa Sunda, dialek Banten, Jawa atau campuran. Kedatangan tentara Mataram selain berpengaruh terhadap bahasa, penamaan tempat juga ikut memperkaya khasanah budaya Bekasi, seperti Wayang Wong, Wayang Kulit, Calung, Topeng dan lain-lain. Selain itu ada juga kesenian olah keprajuritan “ujungan” yang menampilkan keberanian, ketrampilan dan sentuhan ilmu bela diri, khas olah raga prajurit.

Bekasi, Masa Pemerintahan Hindia Belanda…

Bekasi, pada masa ini masuk ke dalam Regentschap Meester Cornelis, yang terbagi atas empat district, yaitu Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. District Bekasi, pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir, system kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan-tuan tanah (kaum partikelir), yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Diatas tanah partikelir ini ditempatkan Kepala Desa atau Demang, yang diangkat oleh Residen dan digaji oleh tuan tanah. Demang ini dibantu oleh seorang Juru Tulis, para Kepala Kampung, seorang amil, seorang pencalang (pegawai politik desa), seorang kebayan (pesuruh desa), dan seorang ulu-ulu (pengatur pengairan).

Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau lands opziener. Potia biasanya keturunan Cina, yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja, serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada ditempat. Disamping itu ada juga Mandor yang menguasai suatu wilayah, disebut wilayah kemandoran. Dalam praktek sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa, seringkali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya, yang tanahnya dijual pada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk.

Distrik Bekasi terkenal subur yang produktif, hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia, distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lain hanya mampu menghasilkan padi 15-30 pikul setiap bau’nya. Namun demikian yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah Sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan, dalam kondisi yang serba sulit, seringkali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisal Entong Tolo, seorang kepala perambok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil, karenanya rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, Sang Maling Budiman, Robin Hood’nya rakyat Bekasi. Di hampir semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis, dengan versi dan nama tokoh yang berbeda. Hal ini juga, yang mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi, terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ke’jawara’an.

Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Menado, tahun 1913 di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang banyak diminati masyarakat yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah dan pejabat yang dipecat oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara 1913-1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokkan kerja paksa (rodi), protes petani di Setu (1913) sampai pemogokkan pembayaran “cuke” (1918).

Bekasi, masa pendudukan Jepang…

Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat, memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya (buku “Jangka Jayabaya”, mengungkapkan :”…suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun, ia hanya akan memerintah sebentar yakni selama ‘seumur jagung’, sebagai Ratu Adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan…”

Pada awalnya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan suka cita, yang dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan, dan semakin meluap ketika Jepang mengijinkan pengibaran Sang Merah Putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap, selang seminggu pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera “Matahari Terbit” dan lagu “Kimigayo”. Melalui pemaksaan ini, Jepang memulai babak baru penindasan, yang semula dibanggakan sebagai “saudara tua”.

Kekejaman tentara Jepang semakin kentara, ketika mengintruksikan agar seluruh rakyat Bekasi berkumpul di depan kantor tangsi polisi, untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung bernama Mahbub, yang ditangkap karena disuga sebagai mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum pancung ini sebagai shock theraphy agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang juga memberlakukan ekonomi perang, padi dan ternak yang ada di Bekasi Gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari tapi juga untuk keperluan jangka panjang, dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya.

Akibatnya, rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan, keadaan ini makin diperparah dengan adanya “Romusha” (kerja rodi). Pemerintah militer Jepang juga melakukan penetrasi kebudayaan dengan memaksa para pemuda Bekasi untuk belajar semangat bushido (spirit of samurai), pendewaan Tenno Haika (kaisar Jepang). Para pemuda dididik melalui kursus atau dengan melalui pembentukan Seinendan, Keibodan, Heiho dan tentara Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian langsung ditempatkan kedalam organisasi militer Jepang.

Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non formal yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), yang didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum’at mengadakan pengajian di Mesjid Al –Muwahiddin, Bekasi, para anggotanya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum dan pemuda “pasar” yang buta huruf. Awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin, setelah ia meninggal 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini. Hingga awal kemerdekaan BPIB memiliki anggota yang banyak, markasnya di rumah Hasan Sjahroni, di daerah pasar Bekasi, banyak anggotanya kemudian bergabung ke-BKR dan badan perjuangan yang dipimpin oleh KH Noer Alie. GPIB banyak memiliki Cabang antara lain, GPIB Pusat Daerah Bekasi (Marzuki Urmaini dan Muhayar), GPIB Daerah Ujung Malang (KH Noer Alie), GPIB Daerah Tambun (Angkut Abu Gozali, GPIB Kranji (M. Husein Kamaly) dan GPIB Cakung (Gusir).

Bekasi, masa kemerdekaan…

Awal Agustus 1945, tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu kian santer terdengar, terutama di kawasan Asia Pasifik. Setelah bom atom “memeluk erat” Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah. Gelora kemerdekaan tidak hanya milik pemuda Jakarta saja, pemuda Bekasi’pun menyambut antusias, ketika diminta mengawal dan menjaga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan yang “bergerak” ke Rengasdenglok, pemuda Bekasi bergerak bahu-membahu mengamankan jalur perjalanan kedua pemimpin tersebut, berangkat maupun kembali (bagi masyarakat yang dilintasi jalur perjalanan, memiliki nostalgia heroik’nya tersendiri, dan jalur inilah oleh rakyat Bekasi disebut dengan Jalan Lintas Proklamator, melintas wilayah kecamatan Kedungwaringin, Cikarang Timur, Karangbahagia.

Setelah peristiwa ini, esok harinya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, pk 10.00 WIB di Pegangsaan Timur 56, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta membacakan Teks Proklamasi, yang kemudian disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Rakyat termasuk rakyat Bekasi menyambut dengan penuh suka cita. Inilah titik awal untuk membangun bangsa setelah berabad-abad dibawah cengkraman penjajah, menjadi bangsa yang merdeka, wahai…alangkah indahnya !!

Sisi lain kabar gembira ini juga menimbulkan tindakan kekerasan, rakyat melampiaskan kemarahannya yang sudah terpendam lama akibat kekejaman tentara Jepang. Peristiwa pelucutan senjata dan pembunuhan terjadi juga di Bekasi. Peristiwa pembunuhan tuan tanah Telukpucung dan penahanan 49 truk milik Jepang pada 25 Agustus 1947 (2 truk bermuatan senjata disita, sedang 47 truk yang berisi tentara Jepang diperintahkan langsung ke Jakarta).

Insiden Kali Bekasi, sebuah epos yang memiliki arti yang sangat dalam bagi Rakyat Bekasi, menggambarkan keberanian Rakyat Bekasi, sekaligus tragis. Kali Bekasi merupakan garis demarkasi antara tentara sekutu (Inggris dan NICA) yang menduduki Jakarta dengan laskar-laskar Republik yang bertahan di seberang kali di bagian timur. Akibat pendudukan tentara Jepang yang kejam terhadap rakyat Bekasi, pemuda dan rakyat Bekasi bertindak sendiri dengan menangkap Orang-orang Jepang atau bahkan siapa saja yang diduga telah bekerja sama dengan Jepang. Pemuda dan rakyat Bekasi menghentikan setiap kereta api yang melintas Bekasi, baik yang keluar maupun menuju Jakarta. 19 Oktober 1945, meluncur kereta dari Jakarta yang mengangkut tawanan Jepang menuju Ciater (dipulangkan melalui lapangan udara Kalijati), kereta tersebut berhasil lolos dari hadangan, setibanya di Cikampek dihentikan oleh para pejuang disana dan diperintahkan kembali ke Jakarta. Rakyat Bekasi sudah menunggu, di Stasiun Bekasi seluruh gerbong kereta digeledah, ditemukan 90 orang tentara Jepang. Rakyat beringas ketika ditemukan senjata api milik seorang tawanan (ada ketentuan bahwa Jepang wajib menyerahkan seluruh persenjataannya), seluruh tawanan ditelanjangi dan ditempatkan di Rumah Gadai tepi kali Bekasi, yang dijadikan penjara sementara. Awak kereta sudah mencoba mencegah penggeledahan terhadap tawanan dengan menunjukkan surat perintah jalanan dari Menteri Subardjo yang ditandatangani Bung Karno, rakyat Bekasi tidak perduli, kemarahan memuncak karena pengalaman sejarah yang begitu kejam pada masa pendudukan Jepang. Setelah maghrib, seluruhnya digelandang ke tepi Kali Bekasi dan dibantai. Kali Bekasi yang jernih memerah darah.

Laksamana Maeda protes, meminta pertanggung-jawaban R. Soekanto (Kapolri waktu itu) dan meminta jaminan agar peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Bunyi surat Maeda “…Kedjadian ini boleh dibilang beloem terdjadidalam Sedjarah doenia, dan kelakoean sematjam ini menodai perasaan soetji terhadap jang maha koeasa serta menghina terhadap perasaan kemanoesiaan. Hal ini dipandang sebagai boekti bahwa bangsa Indonesia dengan sikap jang demikian itoe tidak mempoenjai pendirian tegoeh di doenia ini. Djika dibiarkan keadaan semacam itoe mungkin akan meradjalela…etc”. R. Soekanto mendjawab, sekaligus sebagai pernyataan sikap pemerintah Republik, “… sesoenggoehnja jang mempoenjai hak mendjalankan hoekoeman menembak mati hanjalah pemerintah Repoeblik Indonesia, akan tetapi daerah Bekasi itoe seperti toean ketahoei ialah soeatoe daerah dimana rakjat beloem sama sekali toendoek kepada pemerintah Repoeblik Indonesia. Seperti dalam soerat itoe telah menjatakan penjelasan kami atas kedjadian itoe, maka pemerintah Repoeblik Indonesia telah beroesaha sebaik2-nja oentoek menolong 90 orang serdadoe Jepang itoe, akan tetapi oesaha itoe gagal…”. Akibat Insiden Kali Bekasi, Bung Karno merasa perlu untuk datang ke Bekasi (25 Oktober 1945), menenangkan rakyat Bekasi dan menghimbau agar peristiwa serupa itu tidak terulang lagi. Setelah Presiden memberikan amanatnya, rakyat Bekasi membubarkan diri dengan tenang.

Belanda masih belum rela melepas kuku’nya di Indonesia, “ndompleng” tentara Sekutu yang secara resmi membawa tugas sebagai Allied Prisoners of War and Interness/APWI (melucuti dan memulangkan tentara Jepang, mengevakuasi tawanan perang, menjaga keamanan dan ketertiban di bekas pendudukan Jepang yang diambil alih). Maksud Belanda kembali menguasai bumi pertiwi ini, membakar kemarahan Bangsa Indonesia, pemuda Bekasi berang, semboyan “Sekali Merdeka, Tetap Merdeka”, “Rawe2 Rantas, Malang2 Poetoeng”, “Bekasi Pantang Moendoer”, serta salam pekikan “MERDEKA” membahana di atmosfir Bekasi. Beribu-ribu rakyat Bekasi bersenjatakan bambu runcing, golok, keris dan beberapa pucuk senjata api hasil pampasan, rakyat Bekasi tetap menerobos barikade, menyerbu Jakarta, Lapangan Ikada. Membuktikan kepada dunia, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri dan ada! (Rapat besar Ikada tidak berlangsung mulus, Bung Karno hanya meminta rakyat untuk tetap tenang dan kembali ke rumah masing-masing).

Peristiwa Bekasi Lautan Api, juga merupakan sebuah bukti catatan Sejarah Perjuangan Rakyat Bekasi, yang banyak merenggut jiwa-jiwa patriotisme dalam mempertahankan kemerdekaan. Bermula dari jatuhnya pesawat Dakota Inggris di Rawa Gatel, Cakung (wilayah Bekasi ketika itu). Rakyat mengepung pesawat, seluruh awak pesawat dan penumpang (4 orang awak pesawat berkebangsaan Inggris dan 22 berkebangsaan India-Sykh, orang Bekasi nyebutnya “tentara ubel-ubel”), ditangkap dilucuti senjata serta pakaiannya, dibawa ke Markas TKR Ujung Menteng (pimpinan Umar Effendi dan Muhammad Amri), selanjutnya ditahan di tangsi polisi Bekasi.

Sekutu kemudian mengirimkan maklumat, kepada pejuang Bekasi (diterima Dan TKR Yon V, Mayor Sambas Atmadinata), isinya : “…segera seluruh tentara Inggris yang ditawan di Bekasi agar dikembalikan kepada pihak Inggris. Apabila tidak dikembalikan, maka Bekasi akan dibumi-hanguskan…”, Rakyat dan Pemuda Bekasi menolak isi maklumat tersebut (gue kagak takut, coy…!) tiga hari kemudian seluruh tawanan dibunuh.

Inggris mengirimkan Batalyon Infantri dan Artileri’nya (tentara Punjab ke-1/16, Skuadron Kavaleri FAVO ke-11, Pasukan Perintis ke-13, Pasukan Resimen Medan ke-37 dan Detasemen Kompi Medan ke-69), bergerak dari Jakarta menuju Cakung, melewati garis demarkasi dan memasuki wilayah Kranji. Pemuda dan Rakyat Bekasi melakukan penghadangan di Kp. Rawa Pasung, pintu lintasan kereta ditutup, rakyat Bekasi bersembunyi disemak-semak sekitarnya. Sekutu berhenti, disangkanya ada kereta yang akan melintas, saat lengah, rakyat Bekasi muncul dari semak-semak melumpuhkan pasukan sekutu yang membawa perlengkapan perang modern, bahkan pemuda Bekasi tanpa menghiraukan nyawanya, dengan gagah berani, naik keatas Panser. Pertempuran jarak dekat ini, membuat tentara Sekutu “keder”, mereka menarik mundur pasukan.

Sekutu kembali menyerang, dengan kekuatan lebih besar, puluhan truk berisi serdadu Inggris dan India (prajurit Punjab dalam dunia militer, terkenal dengan belati “kukri”nya) puluhan panser dan pesawat terbang menyerbu Bekasi. Rakyat Bekasi merubah taktik pertempuran, pusat kota dikosongkan, membentuk pasukan-pasukan kecil yang gagah berani, hit and run dijalankan, gerilya kota dimulai…, karena takut dan tidak menguasai wilayah, serdadu Inggris selalu berkelompok dalam pasukan jumlah besar.

Ketika pasukan Inggris sampai di tangsi Bekasi, mereka tidak menemukan seorangpun pejuang Bekasi, hanya menemukan mayat teman-temannya yang telah membusuk dan sebagian dikubur di belakang Tangsi Polisi Bekasi. Akibat kejadian itu, Sekutu mulai melakukan provokasi dengan melakukan penyerangan secara sporadis, pesawat udara dan pasukan darat melakukan serangan membabi buta, pesawat udara menggunakan bom-bom pembakar, pasukan darat membakari rumah-rumah penduduk.

Kampung Dua Ratus terbakar, kemudian meluas ke Kayuringin, Teluk Buyung, Teluk Angsan dan Pasar Bekasi. Bekasi Timur dan Barat berubah seperti “api unggun raksasa”, langit Bekasi menghitam, dipenuhi asal mengepul ke udara, hitam pekat. Pembakaran berlangsung hampir satu malam penuh, paginya hanya menyisakan asap dan debu, puing-puing berserakan. Ibu-ibu, anak-anak dan orang tua berteriak histeris menyaksikan ulah tentara Sekutu. Masyarakat Bekasi mengungsi, tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan harta bendanya.

Peristiwa ini menjadi berita besar bagi pers Nasional maupun Internasional, pers internasional mengutuk tindakan Inggris yang mengibaratkan dengan tindakan Nazi Jerman yang membakar habis kota Lydice-Cekoslowakia dalam Perang Dunia II. Perdana Menteri Sjahrir menyatakan “…jika Inggris menggunakan kekerasan untuk mengembalikan keamanan di Djawa, maka semua orang Indonesia akan melawan sebisa dia. Merdeka!!…”. Rosihan Anwar, yang sedang melakukan perjalanan ke Yogyakarta, pagi harinya, menyaksikan Bekasi dari sela-sela jendela kereta, menggambarkan…”Waktoe kita melewati Bekasi nampaklah di tepi djalan roemah2 habis terbakar menjadi deboe sebagai akibat kekerasan Inggris. Pemandangan amat menjedihkan, mengingatkan kita bahwa disana ada djedjak peperangan. Akan tetapi djoestroe dekat reroentoehan roemah itoe kita melihat perempoean toeroen ke sawah memasoekan benih-benih ke dalam loempoer. Pertentangan ini mengharoekan djiwa moesafir, sebab didekat reroentoehan moentjoel dengan tabahnya oesaha menghidoepkan. Itoelah bangsa Indonesia penoeh vitaliteit, mempunyai banjak kegembiraan dan tenaga hidoep ber-limpah2…”

Bekasi, terbentuknya Kabupaten Bekasi…

Berdasarkan aturan hukum pada saat itu dan melihat kegigihan rakyat memperjuangkan aspirasinya untuk membentuk suatu pemerintahan tersendiri, setingkat Kabupaten, mulailah para tokoh dan rakyat Bekasi berjuang agar pembentukan tersebut dapat terealisasikan. Awal tahun 1950, para pemimpin rakyat diantaranya R. Soepardi, KH Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi”, dan mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Bekasi (17 Januari1950), yang dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari pelbagai pelosok Bekasi, dihasilkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam “Resolusi 17 Januari”, yang antara lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara dirubah menjadi Kabupaten Bekasi, tuntutan itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sirad) dan Asisten Wedana Bekasi (R. Harun).

Usulan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta, dan menyetujui penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi”, persetujuan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 1950 tentang : Pembentukan Kabupaten-kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang berlakunya undang-undang tersebut, maka Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950, dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemerintah Daerah pada saat itu, yaitu UU No.22 Tahun 1948. Selanjutnya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Tingkat II Kabupaten Bekasi, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 sebagai HARI JADI KABUPATEN

BEKASI, dan R. Suhandan Umar (sebelumnya Bupati Jatinegara) sebagai Bupati Bekasi pertama, kedudukan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tetap di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta).

Penutup Tulisan

Dalam perjalanannya kemudian, Bekasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, menjadi kawasan industri yang men”dunia”, kawasan industri yang tidak hanya berisi pabrik-pabrik, tetapi juga didalamnya bercokol juga plaza, mal-mal, perumahan, lapangan golf, pusat bisnis bahkan sekolah-sekolah unggulan, dari sejak children play group sampai perguruan tinggi bertaraf nasional maupun international, yang mungkin pada jaman ‘Entong Tolo’ dulu, tak akan pernah bisa kita bayangkan.

Di sisi lain, Kabupaten Bekasi juga kini telah melahirkan seorang putra yang cantik nan rupawan, montok dan moleg, sexy dan mumpuni, bak pemain sinetron yang lagi digandrungi, Kota Bekasi. Kita, masyarakat Kabupaten Bekasi, orang tua’nya, selalu berdoa semoga putera ini sehat, pinter, berguna bagi nusa, bangsa, agama dan bangsanya, dan tidak menjadi Malin Kundang bagi orang tuanya….

Dengan terbentuknya Kota Bekasi, kita harus mampu menggali nilai-nilai kesejarahan yang ada di wilayah kabupaten (tanpa harus meninggalkan kebersamaan sejarah dengan kota), untuk dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan rasa memiliki yang tinggi, sebagai warga masyarakat Kabupaten.

(Sumber : Catatan Sejarah Karawang dari Masa ke Masa; T. Bintang)

SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA KABUPATEN KARAWANG

Bila kita melihat jauh ke belakang, ke masa Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat, Berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam system pemerintahan pusat (Ibu Kota). Pemegang kekuasaan yang berbeda, seperti Kerajaan Taruma Negara (375-618) Kerajaan Sunda (Awal Abad VIII-XVI). Termasuk pemerintahan Galuh, yang memisahkan diri dari kerajaan Taruma Negara, ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 M. Kerajaan Sumedanglarang (1580-1608, Kasultanan Cirebon (1482 M) dan Kasultanan Banten ( Abad XV-XIX M).

Sekitar Abad XV M, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh Ulama besar Syeikh   Hasanudin bin Yusuf Idofi, dari Champa, yang terkenal dengan sebutan Syeikh Quro, sebab disamping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang Hafidh Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para Wali yang disebut Wali Sanga. Setelah Syeikh Quro Wafat, tidak diceritakan dimakamkan dimana. Hanya saja, yang ada dikampung Pulobata, Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang Wadas, Kabupaten Karawang, merupakan maqom (dimana Syech Quro pernah Tinggal).

Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda. Ke-rawa-an artinya tempat berawa-rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa, bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut. Selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa saat ini, banyak nama tempat diawali dengan kata rawa, seperti : Rawasari, Rawagede, Rawamerta, Rawagempol dan lain-lain.

Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu, merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran denga Galuh Pakuan, yang Berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan, bahwa buku-buku Portugis (Tahun 1512 dan 1522) menerangkan bahwa : Pelabuhan-pelabuhan penting dari kerajaan Pajajaran adalah : “ CARAVAN “ sekitar muara Citarum”, Yang disebut CARAVAN, dalam sumber tadi adalah daerah Karawang, yang memang terletak sekitar Sungai Citarum.

Sejak dahulukala, bila orang-orang yang bepergian akan melewati daerah-daerah rawa, untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti Kuda, Sapi, Kerbau atau, Keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu, kesatuan-kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut “ CARAVAN ” yang berada disekitar muara Citarum sampai menjorok agak ke pedalaman sehingga dikenal dengan sebutan “ CARAVAN “ yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cileungsi atau Cibarusah, Warunggede, Tanjungpura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Rajagaluh Talaga, Kawali, dan berpusat di kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis dan Bojonggaluh.

Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta dan Karawang sendiri.

Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 M, pada tahun 1580, berdiri Kerajaan Sumedanglarang, sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Geusan Ulun, Putera Ratu Pucuk Umum (Disebut juga Pangeran Istri) dengan Pangeran Santri Keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon.

Kerajaan Islam Sumedanglarang pusat pemerintahannya di Dayeuhluhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang. Pada tahun 1608 M, Prabu Geusan Ulum wafat digantikan oleh puteranya Ranggagempol Kusumahdinata, putera Prabu Geusam Ulum dari istrinya Harisbaya, keturunan Madura. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan Rajanya Sultan Agung (1613-1645), Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasasi Pulau Jawa dan menguasai Kompeni (Belanda) dari Batavia.

Rangggempol Kusumahdinata sebagai Raja Sumedanglarang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengajui kekuasaan mataram. Maka pada tahun 1620, Ranggagempol Kusumahdinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumdeanglarang dibawah naungan Kerajaan Mataram, Sejak itu Sumedanglarang dikenal dengan sebutan “PRAYANGAN”. Ranggagempol Kusumahdinata, oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah disebelah Timur Kali Cipamali, sebelah Barat Kali Cisadane, dsebelah Utara Laut Jawa dan, disebelah Selatan Laut Kidul. Karena Kerajaan Sumedanglarang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram.

Pada Tahun 1624 Ranggagempol Kusumahdinata wafat; dimakamkan di Bembem Yogyakarta. Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Ranggagede, putra Prabu Geusan Ulun, dari istri Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang, Ranggagempol II, putra Ranggagempol Kusumahdinata yang mestinya menerima Tahta Kerajaan. Merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten, untuk meminta bantuan Sultan Banten, agar dapat menaklukan Kerajaan Sumedanglarang. Dengan Imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedanglarang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu Banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung, dengan bermarkas di Udug-udug.

Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang, dilakukan Sultan Banten, bukan saja untuk memenuhi permintaan Ranggagempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali Pelabuhan Banten, yang telah dikuasai oleh Kompeni (Belanda) yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa.

Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram, pada tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia.

Di Banyumas, Aria Surengrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan Logistik dan penghubung ke Ibu kota Mataram. Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara melewato Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang.

Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Aria Surengrono, menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di udug-udug, mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu di imbangi dengan kekuatan yang memadai pula.

Langkah awal yang dilakukan Surengrono membentuk 3 (Tiga) Desa yaitu desa Waringinpitu (Telukjambe), Parakan Sapi (di Kecamatan Pangkalan) yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur ) dan desa Adiarsa (sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatan di desa Waringipitu.

Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Aria Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal dilaksanakan.

Pengabdian Aria Wirasaba selanjutnya, lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya yaitu menjadikan Karawang menjadi “lumbung padi” sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, disamping          mencetak prajurit perang.

Di desa Adiarsa, sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Aria Wirasaba. Walaupun keturunan Aria Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai patih di bawah kedudukan Bupati dari keturunan Singaperbangsa, tetapi ditinjau dari segi perjuangan melawan Belanda, pantas mendapat penghargaan dan penghormatan.

Karena perlawanannya terhadap Belanda, akhirnya Aria Wirasaba II ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia, Kuburannya ada di Manggadua, di dekat Makam Pangeran Jayakarta.

Putra Kedua Aria Wirasaba, yang bernama Sacanagara bergelar Aria Wirasaba III, berpendirian sama dengan Aria Wirasaba I dan II, tidk mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan pertanian rakyat, irigasi dan syiar Islam.

Aria Wirasaba III meninggalkan kedudukannya sebagai patih, karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya. Setelah wafat beliau dimakamkan di Kalipicung, termasuk desa Adiarsa sekarang.

KEMATIAN SINGAPERBANGSA

Kematian Singaperbangsa, juga lebih diakibatkan oleh salah tafsir Raden Trunojoyo Bupati Panarukan yang memberontak Pemerintahan Sunan Amangkurat I. Setelah Sultan Agung meninggal dalam usia 55 tahun Sunan Amangkurat I sebagai Putera Mahkota dilantik menjadi Raja di Mataram. Sebagai pengganti almarhum Ayahnya (Sultan Agung) Sunan Amangkurat I tidak seidiologi dengan perjuangan Ayahnya Sunan Amangkurat I sangat otoriter dan kejam terhadap rakyatnya.

Bahkan Istana Mataram dijadikan Mataram tempat untuk mengeksekusi sekitar 300 ulama. Karena dianggap sebagai pembangkang ulama-ulama pemimpin informal itu ditangkapi secara massal, termasuk Eyang dan Ayahnya Trunojoyoyang mati ditangan Sunan Amangkurat I.

Selama memerintah Mataram, Sunan Amangkurat I lebih berpihak kepada Kompeni, hal itu membuat rakyat Mataram marah besar. Tatkala Raden Trunojoyo memberontak bersama tentaranya yang dipimpin Natananggala, spontan mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk dari padepokan padepokan Islam Makasar, yang dipimpin Kraeng Galesung.

Trunojoyo seorang pemuda yang gagah dan berani, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintahan Amangkurat I dapat diruntuhkan. Kota Plered, Jawa Tengah sebagai pusat Pemerintahan Mataram dapat dikuasai Trunojoyo. Sedangkan Sunan Amangkurat I melarikan diri menuju Batavia, meminta bantuan Belanda, namun baru sampai di Tegalarum (Tegal) Sunan Amangkurat I Meninggal. Namun sebelum meninggal, ia sempat melantik putranya yakni Amangkurat II.

Amangkurat II sebagai Raja Mataram, perjuangannya juga tidak sejalan denga Sultan Agung (Eyangnya), ia lebih cenderung meneruskan perjuangan ayahnya yakni Sunan Amangkurat I yang bekerjasama dengan Belanda, Ia tetap berusaha meminta bantuan Kompeni, Ia meloloskan diri ke Batavia lewat Laut Utara.

Sementara perjuangan Aria Wirasaba dan keturunannya, tetap konsisten terhadap perjuangan Sultan Agung terdahulu, bahwa Karawang dijadikan lahan Pertanian Padi untuk memenuhi logistik persiapan menyerang Batavia.

Namun Jika Masih ada sebagian generasi sekarang, masih mempertanyakan nasib Aria Wirasaba, sebab kalau mengacu kepada Pelat Kuning Kandang Sapi Besar, Pelantikan Wedana setingkat Bupati, antara Singaperbangsa dan Aria Wirasaba, dilantik secara bersamaan. Saat itu Singaperbangsa sebagai Bupati di Tanjungpura, sedangkan Aria Wirasaba Bupati Waringipitu. Tapi mengapa kini Aria Wirasaba tidak masuk catatan Administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Perhatikan perkataan Hoofd-Regent (Bupati Kepala) dan Tweeden-Regent (Bupati Kedua) memang datang dari Belanda, yang menyatakan bahwa kedudukan Singaperbangsa lebih tinggi dari Aria Wirasaba. Sebaliknya kalau kita perhatikan sumber kekuasaan yang diterima kedua Bupati itu, yaitu Piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Besar, yang ditulis Sultan Agung tanggal 10 bulan Mulud Tahun Alip, sama sekali tidak menyebut yang satu lebih tinggi dari lainnya “ Tapi dalam menyikapi hal ini, kita pun harus lebih arif dan bijaksana, karena setiap peristiwa memiliki situasi dan kondisi yang berbesa-beda itulah Sejarah “ (Sumber Suhud Hidayat Dalam Buku Sejarah Karawang Versi Peruri Halaman 42-51).

Demi menjaga keselamatan, Wilayah Kerajaan Mataram di sebelah Barat, pada tahun 1628 dan 1629 bala tentara kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia Namun serangan ini gagal karena keadaan medan sangat berat berjangkitnya Malaria dan kekurangan persediaan makanan.

Dari kegagalan itu, Sultan Agung menetapkan daerah Karawang sebagai pusat Logistik, yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada dibawah pengawasan Mataram, dan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang, mampu menggerakan masyarakat untuk membangun pesawahan, guna mendukung pengadaan logistic dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC (Belanda) di Batavia.

Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa dari Galuh dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap VOC (Belanda) di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang telah dianggap gagal.

Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung atas keberhasilannya, Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana (setingkat Bupati ) di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III, serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama “KAROSINJANG”.Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh, untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir Ilahi beliau wafat di Galuh, jabatan Bupati di Karawang, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677, Tugas pokok yang diemban Raden Adipati Singaperbangsa, mengusir VOC (Belanda) dengan mendapat tambahan parjurit 2000 dan keluarganya, serta membangun pesawahan untuk mendukung Logistik kebutuhan perang.

Hal itu tersirat dalam piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Gede yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : “ Panget Ingkang piagem kanjeng ing Ki Rangga gede ing Sumedang kagadehaken ing Si astrawardana. Mulane sun gadehi piagem, Sun Kongkon anggraksa kagengan dalem siti nagara agung, kilen wates Cipamingkis, wetan wates Cilamaya, serta kon anunggoni lumbung isine pun pari limang takes punjul tiga welas jait. Wodening pari sinambut dening Ki Singaperbangsa, basakalatan anggrawahani piagem, lagi lampahipun kiayi yudhabangsa kaping kalih Ki Wangsa Taruna, ingkang potusan kanjeng dalem ambakta tata titi yang kalih ewu; dipunwadanahaken ing manira, Sasangpun katampi dipunprenaharen ing Waringipitu ian ing Tanjungpura, Anggraksa siti gung bongas kilen, Kala nulis piagem ing dina rebo tanggal ping sapuluh sasi mulud tahun alif. Kang anulis piagemmanira anggaprana titi “.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

“Peringatan piagam raja kepada Ki Ranggagede di Sumedang diserahkan kepada Si Astrawardana. Sebabnya maka saya serahi piagam ialah karena saya berikan tugas menjaga tanah negara agung milik raja. Di sebelah Barat berbatas Cipamingkis, disebelah Timur berbatas Cilamaya, serta saya tugaskan menunggu lumbung berisi padi lima takes lebih tiga belas jahit. Adapun padi tersebut diterima oleh Ki Singaperbangsa. Basakalatan yang menyaksikan piagam dan lagi Kyai Yudhabangsa bersama Ki Wangsataruna yang diutus oleh raja untuk pergi dengan membawa 2000 keluarga. Pimpinannya adalah Kiayi Singaperbangsa serta Ki Wirasaba. Sesudah piagam diterima kemudian mereka ditempatkan di Waringinpitu dan di Tanjungpura. Tugasnya adalah menjaga tanah negara agung di sebelah Barat.

Piagan ini ditulis pada hari Rabu tanggal 10 bulan mulud tahun alif. Yang menulis piagam ini ialah anggaprana, selesai.

Tanggal yang tercantum dalam piagam pelat kuningan kandang sapi gede ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian panitia sejarah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang nomor : 170/PEM/H/SK/1968 tanggal 1 Juni 1968 yang telah mengadakan penelitian dari pengkajian terhadap tulisan :

1. Dr. Brandes dalam “ Tyds Taal-land En Volkenkunde “ XXVIII Halaman 352,355, menetapkan tahun 1633;
2. Dr. R Asikin Wijayakusumah dalam ‘ Tyds Taal-land En Volkenkunde “ XXVIII 1937 AFL, 2 halaman 188-200 (Tyds Batavissc Genot Schap DL.77, 1037 halaman 178-205) menetapkan tahun 1633;
3. Batu nisan makam panembahan Kiyai Singaperbangsa di Manggungjaya Kecamatan Cilamaya tertulis huruf latin 1633-1677;
4. Babad Karawang yang ditulis oleh Mas Sutakarya menulis tahun 1633.

Hasil Penelitian dan pengkajian panitia tersebut menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Karawang pada tanggal 10 rabi’ul awal tahun 1043 H, atau bertepatan dengan tanggal 14 September 1633 M atau Rabu tanggak 10 Mulud 1555 tahun jawa/saka.

SILSILAH KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

1.      RADEN ADIPATI SINGAPERBANGSA (1633-1677)

Raden Adipati Singaperbangsa putra Wiraperbangsa dari Galuh (Wilayah Kerjaaan Sumedanglarang) Bergelar Adipati Kertabumi IV. Pada masa pemerintahan Raden Adipati Singaperbangsa, pusat pemerintahan Kabupaten Karawang berada di Bunut Kertayasa. Sekarang termasuk wilayah Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Dalam melaksanakan tugasnya Raden Adipati Singaperbangsa didampingi oleh Aria Wirasaba, yang pada saat itu oleh kompeni disebut sebagai “ HET TWEEDE REGENT “, sedangkan Raden Adipati Singaperbangsa sebagai “HOOFD REGENT”.Raden Adipati Singaperbangsa, wafat pada tahun 1677, dimakamkan di Manggung Ciparage, Desa Manggung Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon. Raden Adipati Singaperbangsa, dikenal pula dengan sebuatn Kiai Panembahan Singaperbangsa, atau Dalem Kalidaon atau disebut juga Eyang AMnggung.

 2.      RADEN ANOM WIRASUTA (1677-1721)

Raden Anom Wirasuta Putra raden Adipati Singaperbangsa bergelar Adipati Panatayudha I.Beliau dilantik menjadi Bupati di Citaman Pangkalan. Beliau setelah wafat, dimakamkam di Bojongmanggu Pangkalan, Karena beliau dikenal pula dengan sebutan Panembahan Manggu.

 3.     RADEN JAYANEGARA (1721-1731)

Raden Jayanegara adalah putra Anom Wirasuta, bergelar Adipati Panatayudha II. Setela wafat beliau dimakamkan di Waru Tengah Pangkalan. Karena itu beliau dikenal juga sebagai Panembahan Waru Tengah

4.      RADEN SINGANAGARA (1731-1752)

Raden Singanagara, putra Jayanegara, bergelar Raden Aria Panatyudha III. Raden Singanagara dikenal juga dengan nama Raden Martanegara. Setalh wafat dimakamkan di Waru Hilir, Pangkalan. Karena itu beliau dikenal dengan Panembahan Waru Hilir. Pada tanggal 28 November 1994, makam Raden Anom Wirasuta (Bupati Karawang ke-2), makam Raden Jayanegara (Bupati Karawang ke-3) dan Raden Singanagara (Bupati Karawang ke-4) dipindahkan ke Areal dekat makam Raden Adipati Singaperbangsa di Manggung Ciparage, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon.

5.      RADEN MUHAMMAD SALEH (1752-1786)

Raden Muhammad Saleh, putra Raden Singanagara, bergelar Raden adipati Panatayudha IV. Raden Muhammad Saleh dikenal pula dengan nama Raden Muhammad Zaenal Abidin atau Dalem Balon. Setelah wafat beliau dimakamkan di Serambi Mesjid Agung Karawang. Karena itu Raden Muhammad Saleh dikenal juga dengan sebutan Dalem Serambi. Pada tanggal 5 Januari 1994 Makam Raden Muhammad Saleh dipindahkan juga kea real Manggung dekat dengan makam Raden Adipati Singaperbangsa, di Manggung Ciparage, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon

6.       RADEN SINGASARI (1786-1809)

Raden Singasari, putra mantu Raden Muhammad Saleh, bergelar Raden adipati Aria Singasari atau Pantayudha IV. Pada tahun 1809 Raden Aria Singasari dialihtugaskan menjabat Bupati Brebes Jawa Tengah. Raden Adipati Aria Singasari wafat pada tahun 1836 dan dimakamkan di Duro Kebon agung Jati Barang, Brebes Jawa Tengah. Karena beliau dikenal juga dengan sebutan Dalem Duro.

7.       RADEN ARIA SASTRADIPURA (1809-1811)

Raden Aria Sastradipura, putra Raden Muhammad Saleh, beliau ditugaskan sebagai Cutak (Demang) setingkat Patih dengan tugas pekerjaan Bupati.

8.       RADEN ADIPATI SURYALAGA (1811-1813).

Raden Adipati Suryalaga, pada waktu kecil bernama Raden Ema, beliau putra Sulung Raden Adipati Suryalaga, Bupati Sumedang (1765-1783) Raden Suryalaga, adalah saudara misan dan menantu Pangeran Kornel, yaitu Suami dan Putri Pangeran Kornel yang bernama Nyi Raden Ageng, Raden Adipati Suryalaga wafat di Talun Sumedang. Karena itu beliau dikenal pula dengan sebutan Dalem Talun.

9.       RADEN ARIA SASTRADIPURA (1831-1820)

Raden Aria Sastradipura, putra Muhammad Saleh ( Bupati Karawang ke-5). Beliau untuk kedua kalinya ditugaskan sebagai Cutak di Karawang, setelah yang pertama pada Periode tahun 1809-1811. Pada tahun 1813 Kabupaten Karawang dihapuskan, tetapi pada tahun 1821 dibentuk kembali dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Wanayasa, Purwakarta.

PARA BUPATI KARAWANG YANG BERKEDUDUKAN DI PURWAKARTA.

10.     RADEN ADIPATI SURYANATA (1821-1828)

Raden Adipati Suryanata, putra RAden Adipati Wiranata Dalem Sepuh Bogor Keturunan Cikundul. Raden Adipati Suryanata Menikah dengan Nyi Salamah, putrid Aria Sastradipura, (Bupati Karawang ke-9). Pada masa Pemerintahan Raden Adipati Suryanata, kantor dipindahkan dari Karawang ke Wanayasa (Purwakarta). Raden Adipati Suryanata wafat pada tahun 182 dimakamkan di Nusa Situ Wanayasa, Purwakarta.

11.     R. ADIPATI SURYAWINATA (1828-1849)

Raden Suryawinata alias Raden Haji Muhammad Sirod, putra Raden Adipati Wiranata Dalem Sepuh Bogor, (adik Raden Adipati Suryanata Bupati Karawang yang memerintah tahun 1821-1828). Pada awal masa pemerintahan beliau, pusat pemerintahan masih di Wanayasa, selama 2 tahun, dan pada tahun 1830, pusat Pemerintahan dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih serta menamakan daerah tersebut Purwakarta. Purwa artinya permulaan dan Karta, sama dengan Ramai atau hidup, dengan demikian nama Purwakarta baru dikenal pada masa pemerintahan Raden Adipati Suryawinata. Pada tahun 1849 Raden Adipati Suryawinata dialihtugaskan menjadi Bupati Bogor hingga wafat tahun 1872. Raden Adipati Suryawinata Dikenal pula dengan sebutan Dalem Solawat atau Dalem Santri.

12.     RADEN MUHAMMAD ENOH (1849-1854)

Raden Muhammad Enoh, putar Dalem Aria Wiratanudatar VI, bergelar Raden Sastranagara. Taden Muhammad Enoh, wafat pada tahun 1854 dan dimakamkan di Masjid agung Purwakarta.

13.     RADEN ADIPATI SUMADIPURA (1854-1863).

Raden Adipati Sumadipura, putra Raden Adipati Sastradipura (Bupati Karawang Ke-8) yang dilahirkan pada tahun 1814 dengan sebutan lainnya Uyang Ajian, atau Dalem Sepuh. Raden Adipati Sumadipura, bergelar Raden Tumenggung Aria Sastradiningrat I. Beliau yang membangun Pendopo Kabupaten, Mesjid Agung dan Situ Buleud di Purwakarta. Raden Adipati Sumadipura, wafat pada tahun 1863 di Purwakarta dan dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

14.     RADEN ADIKUSUMNAH (1863-1886)

Raden Adikusumah alias Apun Hasan, putra Uyang Ajian yang bergelar Raden Adipati Sastradiningrat II. Beliau dilahirkan pada tahun 1837, wafat pada tahun 1886 dan, dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

15.     RADEN SURYAKUSUMAH ( 1886-1911)

Raden Suryakusumah alias Apun Harun, putra Raden Adikusumah, bergelar Raden Sastradiningrat III, Raden Suryakusunah, wafat pada tahun 1935 dan dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

16.     RADEN TUMENGGUNG ARIA GANDANAGARA (1911-1925)

Raden Tumenggung Aria Gandanagara, Adik Raden Suryakusumah, bergelar Raden Adipati Sastradiningrat IV, Beliau juga dikenal dengan sebutan Dalem Aria. Raden Tumenggung Aria Gandanagara wafat pada tahun 1940 dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

17.     RADEN ADIPATI SURYAMIHARJA (1925-1942)

Raden Suryamiharja, putra Raden Rangga Haji Muhammad Syafe’I asal Garut, bergelar Raden Adipati Songsong Kuning, Raden Adipati Aria Suryamiharja, merupakan Bupati Karawang terakhir masa pendudukan Jepang.

18.     RADEN PANDUWINATA (1942-1945)

Raden Panduwinata dikenal pula dengan sebutan Raden Kanjeng Pandu Suryadiningrat. Merupakan Bupati pada masa pendudukan Jepang.

PARA BUPATI KARAWANG YANG BERKEDUDUKAN DI SUBANG

  19.     Raden Juarsa (1945-1948)

Berhubung sedang bergejolaknya Revolusi, maka pada masa Pemerintahan Raden Juarsa, Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang dipindahkan dari Purwakarta ke Subang.

20      RADEN ATENG SURAPRAJA DAN, R. MARTA (1948-1949)

Pada tahun 1948-1949 di Kabupaten Karawang ditunjuk dua orang Bupati oleh dua Pemerintahan yang berbeda, yaitu,

1. Radeng Ateng Surya Praja, adalah Bupati Karawang yang ditunjuk oleh Negara Pasundan (Bentuk Recomban).
2. R. Marta adalah Bupati Karawang jaman Gerilya yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Pemerintahan Sipil Jawa Barat Bulan Oktober 1948.

PARA BUPATI KARAWANG YANG BERKEDUDUKAN KEMBALI DI KARAWANG

  21.     R.M. HASAN SURYA SACA KUSUMAH (1949-1950)

R.M. Surya Saca Kusumah, Bupati Karawang yang diangkat oleh Republik Indonesia, Serikat (RIS) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Maka pada saat itu Kabupaten Karawang terpisah dari Kabupaten Purwakarta, Ibukota Kabupaten Karawang adalah di Karawang. Sedang Ibukota Purwakarta tetap di Kabupaten Subang. Dalam Sumber lain dikatakan bahwa menurut Keputusan Wali Negeri Pasundan nomor 12 tanggal 29 Januari 1949. Kabupaten Karawang dibagi   menjadi dua Bagian yaitu Kabupaten Karawang Barat dan Kabupaten Karawang Timur (Kabupaten Purwakarta) di Subang, Kabupaten Karawang Barat meliputi daerah kewedanan Karawang, Rengasengklok, Cikampek, Cikarang, Tambun, dan Sarengseng. Sedangkan Kabupaten Karawang Timur (Purwakarta) meliputi daerah kewedanan Subang, Ciasem, Pamanukan, Sagalaherang dan Kewedanan Purwakarta.

22.     RADEN RUBAYA (1950-1951)

Raden Rubaya putra Raden Suryanatamiharja, asal Sumedang, yang menjabat Wedana Leles, di Garut. Raden Rubaya memegang jabatan Bupati Karawang pada tahun 1950-1951.

23.     MOH. TOHIR MANGKUDIJOYO (1951-1960)

Moh Tohir Mangkudijoyo Putra Jaka, Asal Karanganyar – Jawa Tengah, pada masa Pemerintahannya, Beliau didampingi oleh Kepala Daerah Moh.Ali Muchtar, putra Cakrawiguna (Komis Pos Plered) asal Jatisari. Pada Tahun 1950 sampai 1959 Kabupaten mengalami tiga macam pergantian pemerintahan daerah.

PERTAMA; Pemerintahan Daerah Sementara, yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 1950 sampai dengan tanggal 22 September, 1956 yang terdiri atas.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sebagai unsur Legislatif diketuai oleh M. Sukarmawijaya.
2. Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPRS) sebagai Eksekutif. Diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo, dengan Wakil Ketua Suhud Hidayat.

KEDUA; Pemerintah Daerah Peralihan yang berlangsung tanggal 22 September 1956 – 23 Januari 1958, terdiri dari :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRDP), sebagai unsure Legislatif, diketuai oleh A.Samosir Gultom.
2. Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah Peralihan (DPDP).sebagai unsure Eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo.

KETIGA; Pemerintahan Daerah HAsil Pemilihan Umum tahun 1955 yang berlangsung dari tanggal 25 Januari 1958 sampai dengan 20 Oktober 1959, terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDP) sebagai unsure Legislatif diketuai oleh Samosir Gultom.
2. Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai unsure Eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo.

24.     LETKOL INF.H.HUSNI HAMID (1960-1971)

Letnan Kolonel INF. H. Husni Hamid, putra ketiga haji Abdul Hamid asal Cilegon Banten. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Jabatan Beliau adalah Dandim 0604 Karawang.Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960, Jabatan Bupati merangkap sebagai Kepala Daerah dan Ketua DPRD-GR, namun peraturan tersebut dirubah lagi oleh undang-undang Nomor 19 tahun 1963, yang menyatakan bahwa Jabatan Bupati tidak lagi merangkap sebagai ketua DPRD-GR, pada periode tahun 1964-1968, Bupati Karawang Letnan Kolonel INF H.Husni Hamid, didampingi Ketua DPRD-GR Kosim Suchuri, putra Haji Ahmad Sa’id. Letnan Kolonel INF.Husni Hamid, wafat tahun 1980 dan dimakamkan di Cikutra Bandung, Pada masa ini telah di mulai di laksanakan Pembangunan Kota Karawang sebelah Utara.

25.      KOLONEL INF.SETIA SYAMSI (1971-1976)

Kolonel INF, Setia Syamsi, putra E. Suparman asal Bandung, dilahirkan pada tanggal 3 April 1926, Jabatan Beliau sebelum menjadi Bupati Karawang, adalah Dan Dim 0604 Karawang (1964-1969) Kepala Staf. Brig.12 / Guntur Dam, VI/Siliwangi di Cianjur (1969-1971).

26.     KOLONEL INF. TATA SUWANTA HADISAPUTRA (1976-1981)

Kolonel INF.Tata Suwanta Hadisaputra, putra Taslim Kartajumena, asal Cirebon, dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 April 1924, Jabatan Beliau sebelum menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang, adalah Dan Dim Garut, kemudian dialihtugaskan ke Korem Tarumanegara di Garut, Anggota DPRD TK I Jawa Barat, di Bandung. Kolonel INF. Tata Suwanta Hadisaputra sewaktu menjabat Bupati Kepala Daerah Tk.II Karawang didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel INF R.H Jaja Abdullah sampai dengan tanggal 7 Juli 1977, Ketua DPRD selanjutnya yang mendampingi Beliau mulai tanggal 26 Agustus 1977, adalah Letnan Kolonel INF, Sujana Priyatna.

27.      KOLONEL CPL. H. OPON SOPANDJI (1981-1986)

Kolonel CPL. H. Opon Sopandji, putra Atmamiharja asal Sukapura Tasikmalaya. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah Tk.II Karawang Beliau adalah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, semasa menjabat Bupati Daerah Tk.II Karawang, Kolonel CPL. H. Opon Sopandji didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel Inf. H. Sujana Priyatna.

28.     KOLONEL CZI. H. SUMARNO SURADI

Kolonel CZI. H. Sumarno Suradi, putra Suradi asal Bandung. Sebelum menjabat Bupati Daerah Tingkat II Karawang. Beliau menjabat sebagai Kepala Markas Pertahanan Wilayah Sipil (Kamawil) VIII Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat. Selama menjabat Bupati Daerah Tingkat II Karawang, Kolonel CZI. H. Sumarno Suradi, didampingi oleh Keua DPRD Kolonel Inf.H Sujana Priyatna, sampai dengan tanggal 16 Juli 1992, Ketua DPRD yang mendampingi beliau selanjutnya adalah Kolonel INF. H. Jamal Safiudin, yamg dilahirkan di Bandung pada tanggal 16 Juli 1938.

29.     KOLONEL INF. DRS DADANG S. MUCHTAR

Kolonel INF, Drs H. Dadang S. Muchtar, putra RE. Herman, asal Cirebon dilahirkan di Klangenan Cirebon pada tanggal 4 September 1952. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang. Beliau menjabat Asisten Logistik (Aslog) Kodam III Siliwangi (1996) dalam mengemban tugasnya beliau didampingi oleh Ketua DPRD Kolonel INF. H. Jamal Safiudin sampai dengan tanggal 3 Agustus 1999, kemudian yang mendampingi beliau adalah Adjar Sujud Purwanto, putra A.S.Wagianto seorang pejuang 45 dari Cikampek . Namun pada tanggal 21 Pebruari 2000, Kolonel INF, Drs. H. Dadang S. Muchtar resmi berhenti dan kembali ke Mabes TNI.

30.     PLT. RH. DAUD PRIATNA SH.M.SI (2000)

R.H. Daud Priatna SH, M.Si. putra R. Khoesoe Abdoelkohar, asal Pedes Karawang, lahir pada tanggal 29 Juli 1941. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.055 tanggal 21 Pebruari 2000. Ditunjuk disamping Tugas dan Jabatan Wakil Bupati, merangkap sebagai Sekwilda Tingkat II Subang dan dalam mengemban tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD Adjar Sujud Purwanto.

31.     LETKOL (PURN) ACHMAD DADANG, PERIODE (2000-2005)

Letnan Kolonel (Purn) Achmad Dadang, putra Tjasban, beliau putra daerah Karawang, Lahir pada tanggal 8 Agustus 1948, di Desa Cikalong Cilamaya, dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2000, oleh Gubernur R.Nuriana berdasarkan SK Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor; 312.32.583 bersama Drs. H.D. Shalahudin Muftie, putra H. Jamil Bin Yusup, lahir di Karawang pada tanggal 3 Nopember 1945, sebagai Wakil Bupati Karawang. Sebelum menjabat Bupati Karawang beliau menjabat sebagai Dandim Aceh Timur Langsa dan Ketua DPRD Tingkat II Aceh Timur Langsa. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Adjar Sujud Purwanto, dilanjutkan oleh Slamet Djayusman, yang selanjutnya oleh H. Endi Warhendi

32.     PLT. DRS. H.D. SHALAHUDIN MUFTIE MSi, PERIODE NOPEMBER – DESEMBER 2005

Drs. HD. Shalahudin Muftie, putra H. Jamil Bin Yusup, lahir di Karawang pada tanggal 3 Nopember 1945. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1017 tahun 2005 melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Bupati Karawang sampai dengan tanggal 15 Desember 2005.

33.     Drs. DADANG S. MUCHTAR PERIODE 2005-2010

Drs. H. Dadang S. Muchtar, putera RE. Herman asal Cirebon, dilahirkan pada tanggal 4 September 1952 di Klangenan Cirebon. Kembali memimpin Kabupaten Karawang hasil pilihan rakyat langsung pada Pilkada tahun 2005. Dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2005 oleh Gubernur Jawa Barat Drs. Danny Setiawan berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1035 tahun 2005, bersama Hj. Eli Amalia Priyatna,puteri Kolonel (Purn) Sudjana Priyatna lagir di Garur pada tanggal 8 Nopember 1950. sebagai Wakil Bupati Karawang berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1036 tahun 2005. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh H. Endi Warhendi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang periode tahun 2004-2009, dilanjutkan oleh Karda Wiranata, SH. sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014.

34.     PLT. Ir. H. IMAN SUMANTRI, PERIODE DESEMBER 2010

Ir. H. Iman Sumantri, putera Mayor (Purn) Ishak Iskandar, lahir di Cimahi Bandung pada tanggal 15 Nopember 1956, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/Kep.1714-Pem-Um/2010, tanggal 15 Desember 2010 melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Bupati Karawang dari tanggal 17 Desember sampai dengan 27 Desember 2010.

35.     Drs. H. ADE SWARA, MH, PERIODE 2010-2015

Drs. H. Ade Swara, MH, putera H. Edi Suhendi, dilahirkan di Ciamis pada tanggal 15 Juni 1960. Merupakan Bupati terpilih hasil Pemilukada Kab. Karawang Tahun 2010. Dilantik Sebagai Bupati Karawang pada tanggal 27 Desember 2010 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32-1067 tahun 2010 bersama dr. Cellica Nurachadiana, puteri H. Deden Fuad N. lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1980, sebagai Wakil Bupati Karawang berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32-1068 tahun 2010. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Karda Wiranata, SH dilanjutkan oleh Tono Bahtiar, SP.

Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta dan Karawang sendiri.

Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 M, pada tahun 1580, berdiri Kerajaan Sumedanglarang, sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Geusan Ulun, Putera Ratu Pucuk Umum (Disebut juga Pangeran Istri) dengan Pangeran Santri Keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon.

Kerajaan Islam Sumedanglarang pusat pemerintahannya di Dayeuhluhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang. Pada tahun 1608 M, Prabu Geusan Ulum wafat digantikan oleh puteranya Ranggagempol Kusumahdinata, putera Prabu Geusam Ulum dari istrinya Harisbaya, keturunan Madura. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan Rajanya Sultan Agung (1613-1645), Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasasi Pulau Jawa dan menguasai Kompeni (Belanda) dari Batavia.

Rangggempol Kusumahdinata sebagai Raja Sumedanglarang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengajui kekuasaan mataram. Maka pada tahun 1620, Ranggagempol Kusumahdinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan Kerajaan Sumdeanglarang dibawah naungan Kerajaan Mataram, Sejak itu Sumedanglarang dikenal dengan sebutan “PRAYANGAN”. Ranggagempol Kusumahdinata, oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah disebelah Timur Kali Cipamali, sebelah Barat Kali Cisadane, dsebelah Utara Laut Jawa dan, disebelah Selatan Laut Kidul. Karena Kerajaan Sumedanglarang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram.

Pada Tahun 1624 Ranggagempol Kusumahdinata wafat; dimakamkan di Bembem Yogyakarta. Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Ranggagede, putra Prabu Geusan Ulun, dari istri Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang, Ranggagempol II, putra Ranggagempol Kusumahdinata yang mestinya menerima Tahta Kerajaan. Merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten, untuk meminta bantuan Sultan Banten, agar dapat menaklukan Kerajaan Sumedanglarang. Dengan Imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedanglarang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu Banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung, dengan bermarkas di Udug-udug.

Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang, dilakukan Sultan Banten, bukan saja untuk memenuhi permintaan Ranggagempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali Pelabuhan Banten, yang telah dikuasai oleh Kompeni (Belanda) yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa.

Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram, pada tahun 1624 Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung Jawa Timur, untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia.

Di Banyumas, Aria Surengrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan Logistik dan penghubung ke Ibu kota Mataram. Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalur utara melewato Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang.

Setibanya di Karawang, dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Aria Surengrono, menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di udug-udug, mempunyai pertahanan yang sangat kuat, karena itu perlu di imbangi dengan kekuatan yang memadai pula.

Langkah awal yang dilakukan Surengrono membentuk 3 (Tiga) Desa yaitu desa Waringinpitu (Telukjambe), Parakan Sapi (di Kecamatan Pangkalan) yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur ) dan desa Adiarsa (sekarang termasuk di Kecamatan Karawang, pusat kekuatan di desa Waringipitu.

Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Aria Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal dilaksanakan.

Pengabdian Aria Wirasaba selanjutnya, lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya yaitu menjadikan Karawang menjadi “lumbung padi” sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia, disamping          mencetak prajurit perang.

Di desa Adiarsa, sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Aria Wirasaba. Walaupun keturunan Aria Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai patih di bawah kedudukan Bupati dari keturunan Singaperbangsa, tetapi ditinjau dari segi perjuangan melawan Belanda, pantas mendapat penghargaan dan penghormatan.

Karena perlawanannya terhadap Belanda, akhirnya Aria Wirasaba II ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia, Kuburannya ada di Manggadua, di dekat Makam Pangeran Jayakarta.

Putra Kedua Aria Wirasaba, yang bernama Sacanagara bergelar Aria Wirasaba III, berpendirian sama dengan Aria Wirasaba I dan II, tidk mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan pertanian rakyat, irigasi dan syiar Islam.

Aria Wirasaba III meninggalkan kedudukannya sebagai patih, karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya. Setelah wafat beliau dimakamkan di Kalipicung, termasuk desa Adiarsa sekarang.

KEMATIAN SINGAPERBANGSA

Kematian Singaperbangsa, juga lebih diakibatkan oleh salah tafsir Raden Trunojoyo Bupati Panarukan yang memberontak Pemerintahan Sunan Amangkurat I. Setelah Sultan Agung meninggal dalam usia 55 tahun Sunan Amangkurat I sebagai Putera Mahkota dilantik menjadi Raja di Mataram. Sebagai pengganti almarhum Ayahnya (Sultan Agung) Sunan Amangkurat I tidak seidiologi dengan perjuangan Ayahnya Sunan Amangkurat I sangat otoriter dan kejam terhadap rakyatnya.

Bahkan Istana Mataram dijadikan Mataram tempat untuk mengeksekusi sekitar 300 ulama. Karena dianggap sebagai pembangkang ulama-ulama pemimpin informal itu ditangkapi secara massal, termasuk Eyang dan Ayahnya Trunojoyoyang mati ditangan Sunan Amangkurat I.

Selama memerintah Mataram, Sunan Amangkurat I lebih berpihak kepada Kompeni, hal itu membuat rakyat Mataram marah besar. Tatkala Raden Trunojoyo memberontak bersama tentaranya yang dipimpin Natananggala, spontan mendapat dukungan dari semua pihak. Termasuk dari padepokan padepokan Islam Makasar, yang dipimpin Kraeng Galesung.

Trunojoyo seorang pemuda yang gagah dan berani, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintahan Amangkurat I dapat diruntuhkan. Kota Plered, Jawa Tengah sebagai pusat Pemerintahan Mataram dapat dikuasai Trunojoyo. Sedangkan Sunan Amangkurat I melarikan diri menuju Batavia, meminta bantuan Belanda, namun baru sampai di Tegalarum (Tegal) Sunan Amangkurat I Meninggal. Namun sebelum meninggal, ia sempat melantik putranya yakni Amangkurat II.

Amangkurat II sebagai Raja Mataram, perjuangannya juga tidak sejalan denga Sultan Agung (Eyangnya), ia lebih cenderung meneruskan perjuangan ayahnya yakni Sunan Amangkurat I yang bekerjasama dengan Belanda, Ia tetap berusaha meminta bantuan Kompeni, Ia meloloskan diri ke Batavia lewat Laut Utara.

Sementara perjuangan Aria Wirasaba dan keturunannya, tetap konsisten terhadap perjuangan Sultan Agung terdahulu, bahwa Karawang dijadikan lahan Pertanian Padi untuk memenuhi logistik persiapan menyerang Batavia.

Namun Jika Masih ada sebagian generasi sekarang, masih mempertanyakan nasib Aria Wirasaba, sebab kalau mengacu kepada Pelat Kuning Kandang Sapi Besar, Pelantikan Wedana setingkat Bupati, antara Singaperbangsa dan Aria Wirasaba, dilantik secara bersamaan. Saat itu Singaperbangsa sebagai Bupati di Tanjungpura, sedangkan Aria Wirasaba Bupati Waringipitu. Tapi mengapa kini Aria Wirasaba tidak masuk catatan Administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Perhatikan perkataan Hoofd-Regent (Bupati Kepala) dan Tweeden-Regent (Bupati Kedua) memang datang dari Belanda, yang menyatakan bahwa kedudukan Singaperbangsa lebih tinggi dari Aria Wirasaba. Sebaliknya kalau kita perhatikan sumber kekuasaan yang diterima kedua Bupati itu, yaitu Piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Besar, yang ditulis Sultan Agung tanggal 10 bulan Mulud Tahun Alip, sama sekali tidak menyebut yang satu lebih tinggi dari lainnya “ Tapi dalam menyikapi hal ini, kita pun harus lebih arif dan bijaksana, karena setiap peristiwa memiliki situasi dan kondisi yang berbesa-beda itulah Sejarah “ (Sumber Suhud Hidayat Dalam Buku Sejarah Karawang Versi Peruri Halaman 42-51).

Demi menjaga keselamatan, Wilayah Kerajaan Mataram di sebelah Barat, pada tahun 1628 dan 1629 bala tentara kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia Namun serangan ini gagal karena keadaan medan sangat berat berjangkitnya Malaria dan kekurangan persediaan makanan.

Dari kegagalan itu, Sultan Agung menetapkan daerah Karawang sebagai pusat Logistik, yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada dibawah pengawasan Mataram, dan harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang, mampu menggerakan masyarakat untuk membangun pesawahan, guna mendukung pengadaan logistic dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC (Belanda) di Batavia.

Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa dari Galuh dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya menuju Karawang tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan kembali terhadap VOC (Belanda) di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang telah dianggap gagal.

Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung atas keberhasilannya, Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugerahi jabatan Wedana (setingkat Bupati ) di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III, serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama “KAROSINJANG”.Setelah penganugerahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dulu ke Galuh, untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir Ilahi beliau wafat di Galuh, jabatan Bupati di Karawang, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677, Tugas pokok yang diemban Raden Adipati Singaperbangsa, mengusir VOC (Belanda) dengan mendapat tambahan parjurit 2000 dan keluarganya, serta membangun pesawahan untuk mendukung Logistik kebutuhan perang.

Hal itu tersirat dalam piagam Pelat Kuning Kandang Sapi Gede yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : “ Panget Ingkang piagem kanjeng ing Ki Rangga gede ing Sumedang kagadehaken ing Si astrawardana. Mulane sun gadehi piagem, Sun Kongkon anggraksa kagengan dalem siti nagara agung, kilen wates Cipamingkis, wetan wates Cilamaya, serta kon anunggoni lumbung isine pun pari limang takes punjul tiga welas jait. Wodening pari sinambut dening Ki Singaperbangsa, basakalatan anggrawahani piagem, lagi lampahipun kiayi yudhabangsa kaping kalih Ki Wangsa Taruna, ingkang potusan kanjeng dalem ambakta tata titi yang kalih ewu; dipunwadanahaken ing manira, Sasangpun katampi dipunprenaharen ing Waringipitu ian ing Tanjungpura, Anggraksa siti gung bongas kilen, Kala nulis piagem ing dina rebo tanggal ping sapuluh sasi mulud tahun alif. Kang anulis piagemmanira anggaprana titi “.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia :

“Peringatan piagam raja kepada Ki Ranggagede di Sumedang diserahkan kepada Si Astrawardana. Sebabnya maka saya serahi piagam ialah karena saya berikan tugas menjaga tanah negara agung milik raja. Di sebelah Barat berbatas Cipamingkis, disebelah Timur berbatas Cilamaya, serta saya tugaskan menunggu lumbung berisi padi lima takes lebih tiga belas jahit. Adapun padi tersebut diterima oleh Ki Singaperbangsa. Basakalatan yang menyaksikan piagam dan lagi Kyai Yudhabangsa bersama Ki Wangsataruna yang diutus oleh raja untuk pergi dengan membawa 2000 keluarga. Pimpinannya adalah Kiayi Singaperbangsa serta Ki Wirasaba. Sesudah piagam diterima kemudian mereka ditempatkan di Waringinpitu dan di Tanjungpura. Tugasnya adalah menjaga tanah negara agung di sebelah Barat.

Piagan ini ditulis pada hari Rabu tanggal 10 bulan mulud tahun alif. Yang menulis piagam ini ialah anggaprana, selesai.

Tanggal yang tercantum dalam piagam pelat kuningan kandang sapi gede ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian panitia sejarah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang nomor : 170/PEM/H/SK/1968 tanggal 1 Juni 1968 yang telah mengadakan penelitian dari pengkajian terhadap tulisan :

1. Dr. Brandes dalam “ Tyds Taal-land En Volkenkunde “ XXVIII Halaman 352,355, menetapkan tahun 1633;
2. Dr. R Asikin Wijayakusumah dalam ‘ Tyds Taal-land En Volkenkunde “ XXVIII 1937 AFL, 2 halaman 188-200 (Tyds Batavissc Genot Schap DL.77, 1037 halaman 178-205) menetapkan tahun 1633;
3. Batu nisan makam panembahan Kiyai Singaperbangsa di Manggungjaya Kecamatan Cilamaya tertulis huruf latin 1633-1677;
4. Babad Karawang yang ditulis oleh Mas Sutakarya menulis tahun 1633.

Hasil Penelitian dan pengkajian panitia tersebut menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Karawang pada tanggal 10 rabi’ul awal tahun 1043 H, atau bertepatan dengan tanggal 14 September 1633 M atau Rabu tanggak 10 Mulud 1555 tahun jawa/saka.

SILSILAH KEPALA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

1.      RADEN ADIPATI SINGAPERBANGSA (1633-1677)

Raden Adipati Singaperbangsa putra Wiraperbangsa dari Galuh (Wilayah Kerjaaan Sumedanglarang) Bergelar Adipati Kertabumi IV. Pada masa pemerintahan Raden Adipati Singaperbangsa, pusat pemerintahan Kabupaten Karawang berada di Bunut Kertayasa. Sekarang termasuk wilayah Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Dalam melaksanakan tugasnya Raden Adipati Singaperbangsa didampingi oleh Aria Wirasaba, yang pada saat itu oleh kompeni disebut sebagai “ HET TWEEDE REGENT “, sedangkan Raden Adipati Singaperbangsa sebagai “HOOFD REGENT”.Raden Adipati Singaperbangsa, wafat pada tahun 1677, dimakamkan di Manggung Ciparage, Desa Manggung Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon. Raden Adipati Singaperbangsa, dikenal pula dengan sebuatn Kiai Panembahan Singaperbangsa, atau Dalem Kalidaon atau disebut juga Eyang AMnggung.

 2.      RADEN ANOM WIRASUTA (1677-1721)

Raden Anom Wirasuta Putra raden Adipati Singaperbangsa bergelar Adipati Panatayudha I.Beliau dilantik menjadi Bupati di Citaman Pangkalan. Beliau setelah wafat, dimakamkam di Bojongmanggu Pangkalan, Karena beliau dikenal pula dengan sebutan Panembahan Manggu.

 3.     RADEN JAYANEGARA (1721-1731)

Raden Jayanegara adalah putra Anom Wirasuta, bergelar Adipati Panatayudha II. Setela wafat beliau dimakamkan di Waru Tengah Pangkalan. Karena itu beliau dikenal juga sebagai Panembahan Waru Tengah

4.      RADEN SINGANAGARA (1731-1752)

Raden Singanagara, putra Jayanegara, bergelar Raden Aria Panatyudha III. Raden Singanagara dikenal juga dengan nama Raden Martanegara. Setalh wafat dimakamkan di Waru Hilir, Pangkalan. Karena itu beliau dikenal dengan Panembahan Waru Hilir. Pada tanggal 28 November 1994, makam Raden Anom Wirasuta (Bupati Karawang ke-2), makam Raden Jayanegara (Bupati Karawang ke-3) dan Raden Singanagara (Bupati Karawang ke-4) dipindahkan ke Areal dekat makam Raden Adipati Singaperbangsa di Manggung Ciparage, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon.

5.      RADEN MUHAMMAD SALEH (1752-1786)

Raden Muhammad Saleh, putra Raden Singanagara, bergelar Raden adipati Panatayudha IV. Raden Muhammad Saleh dikenal pula dengan nama Raden Muhammad Zaenal Abidin atau Dalem Balon. Setelah wafat beliau dimakamkan di Serambi Mesjid Agung Karawang. Karena itu Raden Muhammad Saleh dikenal juga dengan sebutan Dalem Serambi. Pada tanggal 5 Januari 1994 Makam Raden Muhammad Saleh dipindahkan juga kea real Manggung dekat dengan makam Raden Adipati Singaperbangsa, di Manggung Ciparage, Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon

6.       RADEN SINGASARI (1786-1809)

Raden Singasari, putra mantu Raden Muhammad Saleh, bergelar Raden adipati Aria Singasari atau Pantayudha IV. Pada tahun 1809 Raden Aria Singasari dialihtugaskan menjabat Bupati Brebes Jawa Tengah. Raden Adipati Aria Singasari wafat pada tahun 1836 dan dimakamkan di Duro Kebon agung Jati Barang, Brebes Jawa Tengah. Karena beliau dikenal juga dengan sebutan Dalem Duro.

7.       RADEN ARIA SASTRADIPURA (1809-1811)

Raden Aria Sastradipura, putra Raden Muhammad Saleh, beliau ditugaskan sebagai Cutak (Demang) setingkat Patih dengan tugas pekerjaan Bupati.

8.       RADEN ADIPATI SURYALAGA (1811-1813).

Raden Adipati Suryalaga, pada waktu kecil bernama Raden Ema, beliau putra Sulung Raden Adipati Suryalaga, Bupati Sumedang (1765-1783) Raden Suryalaga, adalah saudara misan dan menantu Pangeran Kornel, yaitu Suami dan Putri Pangeran Kornel yang bernama Nyi Raden Ageng, Raden Adipati Suryalaga wafat di Talun Sumedang. Karena itu beliau dikenal pula dengan sebutan Dalem Talun.

9.       RADEN ARIA SASTRADIPURA (1831-1820)

Raden Aria Sastradipura, putra Muhammad Saleh ( Bupati Karawang ke-5). Beliau untuk kedua kalinya ditugaskan sebagai Cutak di Karawang, setelah yang pertama pada Periode tahun 1809-1811. Pada tahun 1813 Kabupaten Karawang dihapuskan, tetapi pada tahun 1821 dibentuk kembali dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Wanayasa, Purwakarta.

PARA BUPATI KARAWANG YANG BERKEDUDUKAN DI PURWAKARTA.

10.     RADEN ADIPATI SURYANATA (1821-1828)

Raden Adipati Suryanata, putra RAden Adipati Wiranata Dalem Sepuh Bogor Keturunan Cikundul. Raden Adipati Suryanata Menikah dengan Nyi Salamah, putrid Aria Sastradipura, (Bupati Karawang ke-9). Pada masa Pemerintahan Raden Adipati Suryanata, kantor dipindahkan dari Karawang ke Wanayasa (Purwakarta). Raden Adipati Suryanata wafat pada tahun 182 dimakamkan di Nusa Situ Wanayasa, Purwakarta.

11.     R. ADIPATI SURYAWINATA (1828-1849)

Raden Suryawinata alias Raden Haji Muhammad Sirod, putra Raden Adipati Wiranata Dalem Sepuh Bogor, (adik Raden Adipati Suryanata Bupati Karawang yang memerintah tahun 1821-1828). Pada awal masa pemerintahan beliau, pusat pemerintahan masih di Wanayasa, selama 2 tahun, dan pada tahun 1830, pusat Pemerintahan dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih serta menamakan daerah tersebut Purwakarta. Purwa artinya permulaan dan Karta, sama dengan Ramai atau hidup, dengan demikian nama Purwakarta baru dikenal pada masa pemerintahan Raden Adipati Suryawinata. Pada tahun 1849 Raden Adipati Suryawinata dialihtugaskan menjadi Bupati Bogor hingga wafat tahun 1872. Raden Adipati Suryawinata Dikenal pula dengan sebutan Dalem Solawat atau Dalem Santri.

12.     RADEN MUHAMMAD ENOH (1849-1854)

Raden Muhammad Enoh, putar Dalem Aria Wiratanudatar VI, bergelar Raden Sastranagara. Taden Muhammad Enoh, wafat pada tahun 1854 dan dimakamkan di Masjid agung Purwakarta.

13.     RADEN ADIPATI SUMADIPURA (1854-1863).

Raden Adipati Sumadipura, putra Raden Adipati Sastradipura (Bupati Karawang Ke-8) yang dilahirkan pada tahun 1814 dengan sebutan lainnya Uyang Ajian, atau Dalem Sepuh. Raden Adipati Sumadipura, bergelar Raden Tumenggung Aria Sastradiningrat I. Beliau yang membangun Pendopo Kabupaten, Mesjid Agung dan Situ Buleud di Purwakarta. Raden Adipati Sumadipura, wafat pada tahun 1863 di Purwakarta dan dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

14.     RADEN ADIKUSUMNAH (1863-1886)

Raden Adikusumah alias Apun Hasan, putra Uyang Ajian yang bergelar Raden Adipati Sastradiningrat II. Beliau dilahirkan pada tahun 1837, wafat pada tahun 1886 dan, dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

15.     RADEN SURYAKUSUMAH ( 1886-1911)

Raden Suryakusumah alias Apun Harun, putra Raden Adikusumah, bergelar Raden Sastradiningrat III, Raden Suryakusunah, wafat pada tahun 1935 dan dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

16.     RADEN TUMENGGUNG ARIA GANDANAGARA (1911-1925)

Raden Tumenggung Aria Gandanagara, Adik Raden Suryakusumah, bergelar Raden Adipati Sastradiningrat IV, Beliau juga dikenal dengan sebutan Dalem Aria. Raden Tumenggung Aria Gandanagara wafat pada tahun 1940 dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta.

17.     RADEN ADIPATI SURYAMIHARJA (1925-1942)

Raden Suryamiharja, putra Raden Rangga Haji Muhammad Syafe’I asal Garut, bergelar Raden Adipati Songsong Kuning, Raden Adipati Aria Suryamiharja, merupakan Bupati Karawang terakhir masa pendudukan Jepang.

18.     RADEN PANDUWINATA (1942-1945)

Raden Panduwinata dikenal pula dengan sebutan Raden Kanjeng Pandu Suryadiningrat. Merupakan Bupati pada masa pendudukan Jepang.

PARA BUPATI KARAWANG YANG BERKEDUDUKAN DI SUBANG

  19.     Raden Juarsa (1945-1948)

Berhubung sedang bergejolaknya Revolusi, maka pada masa Pemerintahan Raden Juarsa, Pusat Pemerintahan Kabupaten Karawang dipindahkan dari Purwakarta ke Subang.

20      RADEN ATENG SURAPRAJA DAN, R. MARTA (1948-1949)

Pada tahun 1948-1949 di Kabupaten Karawang ditunjuk dua orang Bupati oleh dua Pemerintahan yang berbeda, yaitu,

1. Radeng Ateng Surya Praja, adalah Bupati Karawang yang ditunjuk oleh Negara Pasundan (Bentuk Recomban).
2. R. Marta adalah Bupati Karawang jaman Gerilya yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Pemerintahan Sipil Jawa Barat Bulan Oktober 1948.

PARA BUPATI KARAWANG YANG BERKEDUDUKAN KEMBALI DI KARAWANG

  21.     R.M. HASAN SURYA SACA KUSUMAH (1949-1950)

R.M. Surya Saca Kusumah, Bupati Karawang yang diangkat oleh Republik Indonesia, Serikat (RIS) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Maka pada saat itu Kabupaten Karawang terpisah dari Kabupaten Purwakarta, Ibukota Kabupaten Karawang adalah di Karawang. Sedang Ibukota Purwakarta tetap di Kabupaten Subang. Dalam Sumber lain dikatakan bahwa menurut Keputusan Wali Negeri Pasundan nomor 12 tanggal 29 Januari 1949. Kabupaten Karawang dibagi   menjadi dua Bagian yaitu Kabupaten Karawang Barat dan Kabupaten Karawang Timur (Kabupaten Purwakarta) di Subang, Kabupaten Karawang Barat meliputi daerah kewedanan Karawang, Rengasengklok, Cikampek, Cikarang, Tambun, dan Sarengseng. Sedangkan Kabupaten Karawang Timur (Purwakarta) meliputi daerah kewedanan Subang, Ciasem, Pamanukan, Sagalaherang dan Kewedanan Purwakarta.

22.     RADEN RUBAYA (1950-1951)

Raden Rubaya putra Raden Suryanatamiharja, asal Sumedang, yang menjabat Wedana Leles, di Garut. Raden Rubaya memegang jabatan Bupati Karawang pada tahun 1950-1951.

23.     MOH. TOHIR MANGKUDIJOYO (1951-1960)

Moh Tohir Mangkudijoyo Putra Jaka, Asal Karanganyar – Jawa Tengah, pada masa Pemerintahannya, Beliau didampingi oleh Kepala Daerah Moh.Ali Muchtar, putra Cakrawiguna (Komis Pos Plered) asal Jatisari. Pada Tahun 1950 sampai 1959 Kabupaten mengalami tiga macam pergantian pemerintahan daerah.

PERTAMA; Pemerintahan Daerah Sementara, yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 1950 sampai dengan tanggal 22 September, 1956 yang terdiri atas.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sebagai unsur Legislatif diketuai oleh M. Sukarmawijaya.
2. Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPRS) sebagai Eksekutif. Diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo, dengan Wakil Ketua Suhud Hidayat.

KEDUA; Pemerintah Daerah Peralihan yang berlangsung tanggal 22 September 1956 – 23 Januari 1958, terdiri dari :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRDP), sebagai unsure Legislatif, diketuai oleh A.Samosir Gultom.
2. Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah Peralihan (DPDP).sebagai unsure Eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo.

KETIGA; Pemerintahan Daerah HAsil Pemilihan Umum tahun 1955 yang berlangsung dari tanggal 25 Januari 1958 sampai dengan 20 Oktober 1959, terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDP) sebagai unsure Legislatif diketuai oleh Samosir Gultom.
2. Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai unsure Eksekutif diketuai oleh Moh. Tohir Mangkudijoyo.

24.     LETKOL INF.H.HUSNI HAMID (1960-1971)

Letnan Kolonel INF. H. Husni Hamid, putra ketiga haji Abdul Hamid asal Cilegon Banten. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Jabatan Beliau adalah Dandim 0604 Karawang.Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960, Jabatan Bupati merangkap sebagai Kepala Daerah dan Ketua DPRD-GR, namun peraturan tersebut dirubah lagi oleh undang-undang Nomor 19 tahun 1963, yang menyatakan bahwa Jabatan Bupati tidak lagi merangkap sebagai ketua DPRD-GR, pada periode tahun 1964-1968, Bupati Karawang Letnan Kolonel INF H.Husni Hamid, didampingi Ketua DPRD-GR Kosim Suchuri, putra Haji Ahmad Sa’id. Letnan Kolonel INF.Husni Hamid, wafat tahun 1980 dan dimakamkan di Cikutra Bandung, Pada masa ini telah di mulai di laksanakan Pembangunan Kota Karawang sebelah Utara.

25.      KOLONEL INF.SETIA SYAMSI (1971-1976)

Kolonel INF, Setia Syamsi, putra E. Suparman asal Bandung, dilahirkan pada tanggal 3 April 1926, Jabatan Beliau sebelum menjadi Bupati Karawang, adalah Dan Dim 0604 Karawang (1964-1969) Kepala Staf. Brig.12 / Guntur Dam, VI/Siliwangi di Cianjur (1969-1971).

26.     KOLONEL INF. TATA SUWANTA HADISAPUTRA (1976-1981)

Kolonel INF.Tata Suwanta Hadisaputra, putra Taslim Kartajumena, asal Cirebon, dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 April 1924, Jabatan Beliau sebelum menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang, adalah Dan Dim Garut, kemudian dialihtugaskan ke Korem Tarumanegara di Garut, Anggota DPRD TK I Jawa Barat, di Bandung. Kolonel INF. Tata Suwanta Hadisaputra sewaktu menjabat Bupati Kepala Daerah Tk.II Karawang didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel INF R.H Jaja Abdullah sampai dengan tanggal 7 Juli 1977, Ketua DPRD selanjutnya yang mendampingi Beliau mulai tanggal 26 Agustus 1977, adalah Letnan Kolonel INF, Sujana Priyatna.

27.      KOLONEL CPL. H. OPON SOPANDJI (1981-1986)

Kolonel CPL. H. Opon Sopandji, putra Atmamiharja asal Sukapura Tasikmalaya. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah Tk.II Karawang Beliau adalah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, semasa menjabat Bupati Daerah Tk.II Karawang, Kolonel CPL. H. Opon Sopandji didampingi oleh Ketua DPRD Letnan Kolonel Inf. H. Sujana Priyatna.

28.     KOLONEL CZI. H. SUMARNO SURADI

Kolonel CZI. H. Sumarno Suradi, putra Suradi asal Bandung. Sebelum menjabat Bupati Daerah Tingkat II Karawang. Beliau menjabat sebagai Kepala Markas Pertahanan Wilayah Sipil (Kamawil) VIII Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat. Selama menjabat Bupati Daerah Tingkat II Karawang, Kolonel CZI. H. Sumarno Suradi, didampingi oleh Keua DPRD Kolonel Inf.H Sujana Priyatna, sampai dengan tanggal 16 Juli 1992, Ketua DPRD yang mendampingi beliau selanjutnya adalah Kolonel INF. H. Jamal Safiudin, yamg dilahirkan di Bandung pada tanggal 16 Juli 1938.

29.     KOLONEL INF. DRS DADANG S. MUCHTAR

Kolonel INF, Drs H. Dadang S. Muchtar, putra RE. Herman, asal Cirebon dilahirkan di Klangenan Cirebon pada tanggal 4 September 1952. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang. Beliau menjabat Asisten Logistik (Aslog) Kodam III Siliwangi (1996) dalam mengemban tugasnya beliau didampingi oleh Ketua DPRD Kolonel INF. H. Jamal Safiudin sampai dengan tanggal 3 Agustus 1999, kemudian yang mendampingi beliau adalah Adjar Sujud Purwanto, putra A.S.Wagianto seorang pejuang 45 dari Cikampek . Namun pada tanggal 21 Pebruari 2000, Kolonel INF, Drs. H. Dadang S. Muchtar resmi berhenti dan kembali ke Mabes TNI.

30.     PLT. RH. DAUD PRIATNA SH.M.SI (2000)

R.H. Daud Priatna SH, M.Si. putra R. Khoesoe Abdoelkohar, asal Pedes Karawang, lahir pada tanggal 29 Juli 1941. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.055 tanggal 21 Pebruari 2000. Ditunjuk disamping Tugas dan Jabatan Wakil Bupati, merangkap sebagai Sekwilda Tingkat II Subang dan dalam mengemban tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD Adjar Sujud Purwanto.

31.     LETKOL (PURN) ACHMAD DADANG, PERIODE (2000-2005)

Letnan Kolonel (Purn) Achmad Dadang, putra Tjasban, beliau putra daerah Karawang, Lahir pada tanggal 8 Agustus 1948, di Desa Cikalong Cilamaya, dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2000, oleh Gubernur R.Nuriana berdasarkan SK Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor; 312.32.583 bersama Drs. H.D. Shalahudin Muftie, putra H. Jamil Bin Yusup, lahir di Karawang pada tanggal 3 Nopember 1945, sebagai Wakil Bupati Karawang. Sebelum menjabat Bupati Karawang beliau menjabat sebagai Dandim Aceh Timur Langsa dan Ketua DPRD Tingkat II Aceh Timur Langsa. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Adjar Sujud Purwanto, dilanjutkan oleh Slamet Djayusman, yang selanjutnya oleh H. Endi Warhendi

32.     PLT. DRS. H.D. SHALAHUDIN MUFTIE MSi, PERIODE NOPEMBER – DESEMBER 2005

Drs. HD. Shalahudin Muftie, putra H. Jamil Bin Yusup, lahir di Karawang pada tanggal 3 Nopember 1945. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1017 tahun 2005 melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Bupati Karawang sampai dengan tanggal 15 Desember 2005.

33.     Drs. DADANG S. MUCHTAR PERIODE 2005-2010

Drs. H. Dadang S. Muchtar, putera RE. Herman asal Cirebon, dilahirkan pada tanggal 4 September 1952 di Klangenan Cirebon. Kembali memimpin Kabupaten Karawang hasil pilihan rakyat langsung pada Pilkada tahun 2005. Dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2005 oleh Gubernur Jawa Barat Drs. Danny Setiawan berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1035 tahun 2005, bersama Hj. Eli Amalia Priyatna,puteri Kolonel (Purn) Sudjana Priyatna lagir di Garur pada tanggal 8 Nopember 1950. sebagai Wakil Bupati Karawang berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32.1036 tahun 2005. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh H. Endi Warhendi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang periode tahun 2004-2009, dilanjutkan oleh Karda Wiranata, SH. sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014.

34.     PLT. Ir. H. IMAN SUMANTRI, PERIODE DESEMBER 2010

Ir. H. Iman Sumantri, putera Mayor (Purn) Ishak Iskandar, lahir di Cimahi Bandung pada tanggal 15 Nopember 1956, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 131/Kep.1714-Pem-Um/2010, tanggal 15 Desember 2010 melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Bupati Karawang dari tanggal 17 Desember sampai dengan 27 Desember 2010.

35.     Drs. H. ADE SWARA, MH, PERIODE 2010-2015

Drs. H. Ade Swara, MH, putera H. Edi Suhendi, dilahirkan di Ciamis pada tanggal 15 Juni 1960. Merupakan Bupati terpilih hasil Pemilukada Kab. Karawang Tahun 2010. Dilantik Sebagai Bupati Karawang pada tanggal 27 Desember 2010 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32-1067 tahun 2010 bersama dr. Cellica Nurachadiana, puteri H. Deden Fuad N. lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1980, sebagai Wakil Bupati Karawang berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.32-1068 tahun 2010. Dalam mengemban tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Karda Wiranata, SH dilanjutkan oleh Tono Bahtiar, SP.